SUBANG- [suaraberita]Kabupaten Subang saat ini menjadi primadona investasi bagi para investor yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan masuknya dua perusahaan mobil listrik (Electric Vehicle) raksasa, yakni PT Build Your Dream (BYD) asal Negeri Tiongkok dan PT Vinfast Auto Mobile Indonesia asal Vietnam.
Aktivis Pertumbuhan Industri, Megi, menyebut masuknya dua perusahaan besar tersebut menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Kabupaten Subang. Menurutnya, kehadiran investasi berskala besar ini memunculkan harapan baru bagi warga, khususnya para pemuda dan orang tua, agar dapat memperoleh pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup.
“Masuknya kedua perusahaan raksasa ini tentu menjadi kabar bahagia bagi warga Subang. Banyak pemuda-pemudi dan orang tua yang menggantungkan harapan agar investasi yang hadir bisa menyerap tenaga kerja lokal,” ujar Megi kepada wartawan Jum'at (9/1/2026).
Dia menjelaskan investasi saat ini merupakan program unggulan Pemerintah Pusat melalui BKPM dan Danantara. Namun demikian, Megi mempertanyakan kesiapan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah ketika investasi tersebut direalisasikan di daerah.
“Pertanyaannya, ketika investasi ini masuk dan berjalan, apakah sudah ada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak,” katanya.
Menurut Megi, investasi tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga memiliki side effect yang perlu diantisipasi, salah satunya adalah pergeseran tatanan sosial dan budaya masyarakat.
“Side effect dari investasi di suatu daerah itu pasti ada, salah satunya bergesernya tatanan sosial budaya. Kalau tidak disiapkan dengan matang, dampaknya bisa serius,” ungkapnya.
Dia menilai kondisi yang dialami Subang saat ini mirip dengan apa yang pernah terjadi di Kabupaten Bekasi sekitar 20 tahun lalu, ketika gelombang industri mulai masuk secara masif.
“Subang hari ini sedang mengalami gelombang investasi. Apa yang terjadi sekarang ini sama seperti yang pernah dialami Kabupaten Bekasi 20 tahun lalu,” ujarnya.
Megi menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang harus memiliki formula yang jelas agar dampak negatif investasi dapat ditekan. Ia menyoroti potensi masalah seperti tenaga kerja lokal yang tidak terserap, pelaku usaha lokal dan UMKM yang hanya menjadi penonton di tanah sendiri, hingga munculnya framing premanisme terhadap pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Pemerintah daerah harus punya formula agar tidak terjadi side effect yang signifikan, seperti tenaga kerja lokal tidak terserap dan UMKM hanya jadi penonton di tanah sendiri. Ini yang kemudian memicu framing premanisme,” tegasnya.
Megi mencontohkan peristiwa yang terjadi di PT Vinfast Auto Mobile Indonesia. Sehari setelah perusahaan tersebut diresmikan beroperasi, sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Desa Cibogo mendatangi perusahaan dan menuntut penyerapan tenaga kerja lokal.
“Di sini terlihat ada dua sudut pandang. Dari sisi perusahaan, Vinfast punya standar tinggi untuk menjaga kualitas produksi agar mampu bersaing secara internasional. Tapi dari sisi warga lokal, mereka merasa harus dipekerjakan,” jelas Megi.
Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tidak boleh tinggal diam. Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat Subang menjadi pihak yang paling merasakan dampak positif dari investasi yang masuk.
“Pemerintah daerah jangan tinggal diam. Warga Subang sendiri yang harus menerima dampak positif dari investasi. Harus ada langkah konkret dan formula yang jelas agar ekosistem dan iklim investasi di Subang bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Megi memprediksi potensi persoalan serupa juga akan terjadi di proyek PT Build Your Dream (BYD) yang berlokasi di Desa Sawangan, Desa Kosar, dan Wantilan, Kecamatan Cipeundeuy. Perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi tersebut disebut menjadi rebutan sejumlah pengusaha dari luar Kabupaten Subang untuk mendapatkan surat perintah kerja (SPK).
“Perusahaan BYD ini masih tahap konstruksi, tapi sudah jadi rebutan pengusaha luar Subang. Ada indikasi menggunakan perangkat warga lokal yang berpotensi memicu konflik horizontal,” ungkapnya.
Dia juga mengungkap hasil penelusuran di lapangan yang menyebut adanya dugaan kepentingan oknum kepala desa yang menekan pihak investor agar mengalihkan pekerjaan melalui BUMDes.
“Di lapangan ada dugaan oknum kepala desa menekan pihak investasi dengan dalih BUMDes, padahal bendahara BUMDes itu istrinya sendiri. Sementara pekerjaan sebelumnya sudah dikerjakan oleh sesama warga lokal melalui maincon dan subcon,” bebernya.
Menurut Megi, kondisi tersebut sangat berpotensi memicu konflik horizontal yang pada akhirnya dapat mencoreng nama Kabupaten Subang sebagai daerah yang tidak ramah investasi.
“Kalau konflik horizontal sampai terjadi, nama Subang bisa terframing sebagai daerah yang tidak ramah investasi. Ini sangat ironis,” tegasnya.
Dia menambahkan, jika BUMDes benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat, tentu patut didukung. Namun jika terdapat dugaan penyalahgunaan jabatan, maka diperlukan pengawasan ketat dari Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kalau memang untuk masyarakat kita dukung. Tapi kalau ada penyelewengan jabatan, harus ada pengawasan ketat dari APH,” pungkasnya.
